Sekolah Gratis Lebih Penting, Ketimbang Tambah Sekolah

Ir. H. M. Rizki Jonis

Tangerang Ekspres (17/12/11) – SMP bebas biaya di Kota Tangsel, belum akan terealisasi hingga tahun depan. Lantaran, Pemkot Tangsel tidak mampu mengalokasikan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru saja disepakati, Kamis (15/12). Padahal SMP gratis ini sangat dinanti masyarakat ketimbang banyaknya sekolah.

Hal ini, dikemukakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis, ia mengaku prihatin karena tidak ada langkah inovatif dari Pemkot Tangsel untuk mengupayakan sekolah gratis, minimal sampai SMP. “Padahal, PAD Kota Tangsel besar, tapi menggratiskan SMP saja tidak bisa. Ini karena, tidak ada langkah inovasi dari Pemkot Tangsel,” kata Rizki, saat ditemui Tangerang Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (16/12).

Mengapa mesti sekolah gratis, Rizki mengatakan, karena selama ini sekolah dengan biaya murah yang dinanti-nantikan masyarakat. Sebab, betapa bahagianya masyarakat Tangsel ketika ada kebijakan meniadakan dana sumbangan pendidikan (DSP) di sekolah. Karena, dengan tidak adanya pungutan DSP, beban biaya hidup menjadi terkurangi.

“Makanya Fraksi Partai Demokrat dengan tegas mengatakan bahwa, Pemkot Tangsel tidak usah banyak-banyak membangun sekolah, karena yang diharapkan masyarakat bukan banyaknya sekolah, tetapi sekolah yang bisa terjangkau sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Rizki, menggratiskan pendidikan minimal sampai tingkat SMP tersebut adalah tugas dan kewajiban Pemkot Tangsel. Alasannya, adalah kewajiban pemerintah daerah adalah mengeluarkan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Caranya, dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk menambah hasil pendapatannya.

Namun, ketika menyediakan lapangan pekerjaan tidak bisa, maka yang harus dilakukan oleh Pemkot adalah dengan mengurangi beban hidup masyarakat,” ujarnya.

Hal ini dikarenakan, dirinya memiliki sampel masyarakat yang kewalahan dengan besarnya biaya pendidikan untuk anaknya. Yaitu, tetangga Rizki yang bekerja sebagai satpam dan istrinya sebagai pembantu.

“Untuk mencukupi kebutuhan pendidikan pendidikan, setiap bulannya mereka sangat kewalahan. Dan, harapannya adalah bagaimana sekolah di Tangsel bisa gratis,” terangnya.

Maka dari itu, jika APBD tidak memungkinkan untuk membuat biaya pendidikan gratis di Kota Tangsel seharusnya ada langkah inovasi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya, dengan menyalurkan dana coorporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada untuk pendidikan. “Karena saya melihat langsung di Kabupaten Waykanan, Lampung yang PAD hanya Rp 2,2 miliar tapi bisa membuat sekolah gratis. Itu karena mereka berinovasi dengan menyalurkan CSR untuk mendanai pendidikan,” terangnya.

Dan kalkulasi dari Fraksi Partai Demokrat, lanjut Rizki, untuk membuat sekolah gratis dalam hal ini SMP, cuma dibutuhkan dana sebesar Rp 14 miliar dalam satu bulan. Saya pikir, katanya dari CSR yang terkelola dengan baik dana sebesar itu bisa terpenuhi. “Kalau ada niatan yang baik dan langkah inovasi, pasti bisa dilakukan,” katanya.Tangerang Ekspres (17/12/11) - SMP bebas biaya di Kota Tangsel, belum akan terealisasi hingga tahun depan. Lantaran, Pemkot Tangsel tidak mampu mengalokasikan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru saja disepakati, Kamis (15/12). Padahal SMP gratis ini sangat dinanti masyarakat ketimbang banyaknya sekolah.

Hal ini, dikemukakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis, ia mengaku prihatin karena tidak ada langkah inovatif dari Pemkot Tangsel untuk mengupayakan sekolah gratis, minimal sampai SMP. "Padahal, PAD Kota Tangsel besar, tapi menggratiskan SMP saja tidak bisa. Ini karena, tidak ada langkah inovasi dari Pemkot Tangsel," kata Rizki, saat ditemui Tangerang Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (16/12).

Mengapa mesti sekolah gratis, Rizki mengatakan, karena selama ini sekolah dengan biaya murah yang dinanti-nantikan masyarakat. Sebab, betapa bahagianya masyarakat Tangsel ketika ada kebijakan meniadakan dana sumbangan pendidikan (DSP) di sekolah. Karena, dengan tidak adanya pungutan DSP, beban biaya hidup menjadi terkurangi.

"Makanya Fraksi Partai Demokrat dengan tegas mengatakan bahwa, Pemkot Tangsel tidak usah banyak-banyak membangun sekolah, karena yang diharapkan masyarakat bukan banyaknya sekolah, tetapi sekolah yang bisa terjangkau sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan," terangnya.

Selain itu, lanjut Rizki, menggratiskan pendidikan minimal sampai tingkat SMP tersebut adalah tugas dan kewajiban Pemkot Tangsel. Alasannya, adalah kewajiban pemerintah daerah adalah mengeluarkan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Caranya, dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk menambah hasil pendapatannya.

Namun, ketika menyediakan lapangan pekerjaan tidak bisa, maka yang harus dilakukan oleh Pemkot adalah dengan mengurangi beban hidup masyarakat," ujarnya.

Hal ini dikarenakan, dirinya memiliki sampel masyarakat yang kewalahan dengan besarnya biaya pendidikan untuk anaknya. Yaitu, tetangga Rizki yang bekerja sebagai satpam dan istrinya sebagai pembantu.

"Untuk mencukupi kebutuhan pendidikan pendidikan, setiap bulannya mereka sangat kewalahan. Dan, harapannya adalah bagaimana sekolah di Tangsel bisa gratis," terangnya.

Maka dari itu, jika APBD tidak memungkinkan untuk membuat biaya pendidikan gratis di Kota Tangsel seharusnya ada langkah inovasi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya, dengan menyalurkan dana coorporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada untuk pendidikan. "Karena saya melihat langsung di Kabupaten Waykanan, Lampung yang PAD hanya Rp 2,2 miliar tapi bisa membuat sekolah gratis. Itu karena mereka berinovasi dengan menyalurkan CSR untuk mendanai pendidikan," terangnya.

Dan kalkulasi dari Fraksi Partai Demokrat, lanjut Rizki, untuk membuat sekolah gratis dalam hal ini SMP, cuma dibutuhkan dana sebesar Rp 14 miliar dalam satu bulan. Saya pikir, katanya dari CSR yang terkelola dengan baik dana sebesar itu bisa terpenuhi. "Kalau ada niatan yang baik dan langkah inovasi, pasti bisa dilakukan," katanya.